Syarat Marhun (Barang yang digadaikan)

Gadai/Rahn adalah aqad yang dimaksudkan untuk menguatkan dan menjamin pelunasan hutang[1]

Rukun gadai:

  1. aqidaani – dua pihak yang bersepakat yakni raahin (pemilik barang) dan murtahin (orang yang diserahi barang)
  2. marhun – barang yang digadaikan
  3. marhun bih ­ – obyek yang dijamin dengan gadai, dalam hal ini adalah hutang
  4. shighat & ijab qobul

diantara syarat sahnya marhun :

  1. Marhun itu harus wujud dan diserahkan ketika terjadi hutang (memenuhi syarat qobidh), sebagaimana yang dimaksud dalam QS 2:283 : “ dan bila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan/gadaian yang dipegang (farihaanun maqudhoh)”
  2. Marhun diserahkan kepada murtahin (orang yang menerima gadai) atau oleh wakilnya[2], dengan dalil yang sama dengan ayat diatas “barang dagangan yang dipegang” yakni dipegang oleh pemberi hutang atau wakilnya. Bila benda tersebut merupakan benda tetap (bukan benda bergerak), maka penyerahannya adalah dengan menyerahkan bukti kepemilikan seperti sertifikat dll
  3. Marhun harus bisa dijual sebagai konsukuensi bila hutang tidak dilunasi hingga waktu yang diaqadkan. Karena itu maka marhun harus memenuhi syarat-syarat benda itu bisa dijual :
    1. miliknya sendiri, atau milik orang lain yang diperbolehkan untuk dijual ketentuan “walaa tabi’ maa laisa ‘indak”  atau “dan jangan kalian menjual barang yang bukan milik kalian”
    2. harus benda yang suci dan bisa dimanfaatkan, bukan barang yang haram dst

Pembahasan: Kredit mobil/rumah dengan jaminan/gadaian sertifikat mobil/rumah tersebut

  1. Untuk  benda bergerak (mobil) maka tidak boleh ada alasan menjaminkan sertifikat. Penyerahan sertifikat hanya berlaku untuk benda benda yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, pabrik dsb
  2. Demikian juga marhun berupa benda bergerak yang bisa dipindahkan harusnya bukan dipegang oleh penerima gadai (murtahin), bukan masih digunakan oleh penggadai sehingga menyebabkan mobil itu rusak sehingga apabila dijual berkuranglah nilainya dan tidak cukup untuk menutupi hutang, sehingga hilanglah fungsi dan tujuan gadai sebagai mekanisme penjaminan pelunasan hutang
  3. Mobil tersebut juga masih belum sepenuhnya milik pembeli sehingga tidak bisa dijual kepada orang lain kecuali dengan setelah dilunasi hutang pembeliannya. Dengan kata lain, mobil tersebut baru bisa dikatakan milik sepenuhnya ketika semua hutang sudah dilunasi

Asuransi Mobil vs Jaminan Sertifikat ?

Dan pada prakteknya bank pun meminta pengkredit untuk membuat asuransi terpisah dengan perusahaan jasa asuransi tertentu untuk menjamin pelunasan kredit tersebut. Dalam artian, asuransi tersebut diminta untuk menjamin bahwa mobil itu harus selamat dari kerusakan sehingga pengkredit bisa menjualnya dengan harga wajar untuk menutupi hutangnya

Fakta ini memunculkan pertanyaan :

  1. marhun rumah/mobil itu yang benar itu yang mana ? jaminan sertifikat atau jaminan dari asuransi ?
  2. apakah penitipan sertifikat ke bank itu sebagai jaminan atau sebagai sarana pencegahan supaya rumah/mobil tersebut tidak dijual sebelum hutang2nya dilunasi ?

belum lagi pada fakta bahwa dalam praktek gadai yang benar harusnya pemberi hutang atau yang menerima gadai (murtahin)-lah yang menjual marhun bila raahin (penggadai) tidak bisa melunasi hutangnya (marhuh bih). Bila demikian, layakkah bank pengkredit tersebut disebut menerima gadai barang ?

Masalah Hangat : Bolehkah barang kreditan dijadikan jaminan ? (27 Agustus 2018)

Sederhananya : ikhtilaf, ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan. Al-Ghazali mewakili Syafiiyah tidak membolehkan sedangkan Ibnu Qudaham yang bisa disebut mewakili Hanabilah membolehkan , dan pendapat itu yang dijadikan acuan oleh Majma’ al-Fiqh al-Islami (divisi fikih OKI). Lebih detailnya bias dibaca di tulisan Ustadz Ammi Nur Baits berikut : https://pengusahamuslim.com/5216-transaksi-kredit-dengan-menjaminkan-barang-yang-dibeli.html

Adapun saya, lebih mengikuti pendapat yang tidak membolehkan dengan alasan hikmah seperti berikut :

  • Tujuan dimintakannya suatu jaminan atas hutang adalah agar ada obyek yang bisa dijadikan pengganti bila ternyata si penghutang gak bisa melunasi hutangnya.
  • Besar jaminan atas hutang (misal kredit rumah) mestinya sepadan dengan besar hutang. Misalkan suatu developer menjual rumah XYZ seharga 600 juta dengan kredit 10 tahun, maka jaminan yang layak untuk dimintakan adalah sama yakni sekitar 600 juta, bisa saja berupa sertifikat rumah/tanah + sertifikat mobil + perhiasan dll yang nilainya sekitaran 600 juta.
  • Bila rumah XYZ yang dikredit tersebut dijadikan jaminan, maka nilai kita sama-sama tahu bahwa nilai aktual-nya (cash-nya) rumah XYZ tersebut pastilah dibawah angka 600 juta, misalnya saja harga cash-nya adalah 450jt.
  • Bila penghutang gagal bayar, maka developer akan menjual jaminan tersebut seharga cash 450 juta atau syukur-sykur bisa lebih
  • Namun bila ternyata rumah XYZ tersebut kurang perawatan hingga rusak sana sini atau malah terkena kebakaran, maka nilai jaminan otomatis akan menjadi turun mungkin seharga tanahnya missal 50jt dan makin tidak sepadan bila dijadikan jaminan hutang 600jt.
  • kalau akhirnya si penghutang menyatakan gak bisa bayar dan siap sita, maka akan rugi besarlah si developer karena nilai jaminan jauh lebih kecil daripada hutang.

Karena itu terlepas dari perbedaan pandangan fiqih, secara perhitungan ekonomi akan lebih menentramkan bila barang jaminan itu berbeda dengan obyek yang dikreditkan.

wallahu a’lam tsumma wassalam.


[1] Sayid Sabiq, Fiqus Sunah juz III hal 132, Maktabah al-Fath lil-I’lam Arabi – Kairo

[2] Sayid Sabiq, idem

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s