Something inside my minds

Amil Zakat Dhoruri

Posted by dnux on August 23, 2011

Amil Zakat biasanya kita deskripsikan sebagai petugas yang ditunjuk masjid atau lembaga zakat untuk menerima dan membagikan zakat serta mendapat bagian dari zakat tersebut. Benarkah penafsiran tersebut ? Demikian juga ada beberapa institusi baik pemerintah maupun swasta yang membentuk Lembaga Amil Zakat, apakah benar mereka bisa disebut amil Zakat ?

Amil zakat yang biasa kita kenal pada masa sekarang ini walaupun secara fungsi ada kesamaanya, namun bukanlah amil zakat yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah:60 “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ‘amil-amil zakat ….”.

Menurut Mu’jam Lughatil Fuqoha – karya Dr. Rawwas Qal’ahji , ‘Amil memiliki makna “Seseorang yang diberi mandat oleh Amirul Mu’minin untuk memimpin suatu wilayah” dengan sinonim bahasa inggris sama dengan “ruler” alias penguasa. Sedangkan Amil Shodaqoh (Zakat) maknanya adalah “Seseorang yang diberi mandat oleh imam (kepala negara Islam) untuk menarik shodaqoh yang tampak”. Dalam Fiqh ‘Alaa Madzahib ‘Arbaah karya Syaikh Al-Jazairy disebutkan juga definisi Amil Zakat menurut madhzab Hanafi adalah “seseorang yang ditunjuk imam untuk menarik zakat dan usyur serta mengambil bagian dari apa yang diperolehnya”

Dari beberapa definisi di atas maka Amil Zakat dalam prespektif fiqh Islam adalah sebuah jabatan resmi pemerintahan dengan tugas untuk menarik, mengumpulkan dan membagi zakat dan memiliki hak untuk mendapatkan bagian zakat atas jerih payahnya itu. Lebih tepatnya lagi, amil zakat merupakan jabatan struktural dalam sistem pemerintahan Islam. ‘Alamah Syaikh Taqyuddin An-Nabhani dalam Nidzom Hukum fil Islam menempatkan Amil sebagai penguasa Imalat (kabupaten) dibawah Wali yaitu pemimpin Wilayah (propinsi) dimana wali berada dibawah Khalifah. Dalam pelaksanaan pemerintahannya Wali dikontrol oleh Majelis Wiyalah.

Lalu bagaimana pada masa dimana negara kita saat ini bukanlah negara Islam ? Sebenarnya persoalan ini hanyalah salah satu masalah yang harus dipecahkan para ulama di Indonesia. Era 50-an para kiai dihadapkan pada persoalan pelik tentang Wali Hakim untuk mengatasi persoalan nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali mujbir atau wali senasab (ayah dst) dimana Wali Hakim sendiri merupakan jabatan struktural dalam pemerintahan Islam. Pengadilan sipil di Indonesia yang bukan negara Islam tidak bisa disamakan dengan wali hakim, dan presidennya pun tidak bisa disamakan dengan khalifah atau Imam yang membawahi wali hakim.

Akhirnya jalan keluar dari kemelut ini adalah dengan memunculkan ketepapan Kepala Negara RI sebagai Waliyyul Amri adl Dlaruri bi Asy Syaukah Bi asy syaukah pada Konferensi Alim Ulama di Tugu tahun 1952 untuk menyelesaikan kasus kasus fiqh yang hanya bisa diselesaikan bila ada penguasa Islam atau yang dianggap repersentatif bisa mewakilinya dalam keadaan darurat.

Meski keputusan ini ditentang beberapa pihak namun tetap  berjalan dan melahirkan Peraturan Menteri Agama nomer 4 tahun 1952 yang mengesahkan kewenangan KUA atas nama Menteri agama untuk bisa menunjuk Kadi Nikah sebagai Wali Hakim yang sah secara hukum Islam untuk menikahkan mereka yang tidak memiliki wali mujbir atau wali nasab.

Dalam ranah zakat, kesadaran yang menggembirakan sejak era 90-an tentang keislaman di kalangan intelektual, profesional dll mulai melahirkan banyaknya lembaga amil zakat baik dari sekala masjid, ke skala regional hingga skala nasional. Kebaikan ini sekaligur berarti adalah tumpang tindih dari pelaksanaan zakat itu sendiri. Karenanya pemerintah RI akhirnya mengeluarkan UU Pengelolaan Zakat No.38 th 1999 yang dikuati dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 Th 1999.

Dalam UU no 38 th 1999 nuansa fiqh Islam sangat terasa, pada pasal 6 disebutkan Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Demikian juga dalam KMA No 581 th 199 disebutkan definisi Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah (pasal 1), pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah (pasal 21). Adapun selain BAZ dan LAZ seperti lembaga-lembaga yang dibentuk swasta, masjid dll maka disebut Unit Pengumpul Zakat tanpa embel-embel Amil Zakat dalam dua ketetapan tersebut. Dengan kata lain bisa diambil kesimpulan bahwa Amil Zakat yang tidak ditetapkan pemerintah bukanlah amil zakat secara istilah fiqh sebagaimana yang dipahami perumusnya. Namun dikarenakan pemerintah RI sendiri juga bukan pemerintahan Islam secara fiqh maka banyak pihak menganggap bolehnya membuat Amil Zakat sendiri.

Walhasil Amil Zakat secara istilah adalah organisasi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola Zakat. Namun dalam pandangan penulis, penyebutan Amil Zakat saja tidak benar mengingat Amil Zakat sendiri adalah struktural dalam  pemerintahan Islam. Bila kondisi saat ini masih dianggap sama seperti situasi tahun 1952 dimana kepala negara RI ditetapkan sebagai Waliyul Amri Dharuri, maka seharusnya seluruh lembaga dibawahnya pun harusnya mencantumkan kata dharuri. Wali Hakim harus disebut Wali Hakim Dharuri, Amil Zakat pun harus disebut sebagai Amil Zakat Dharuri.

Kata dharuri (darurat) harus terus disematkan agar umat Islam Indonesia sadar bahwa situasi sekarang ini adalah situasi darurat, bukan situasi ideal untuk melaksanakan hukum Islam. Karena-nya sudah mejadi kewajiban bagi umat Islam Indonesia untuk sesegera keluar dari status darurat yakni dengan benar benar mengusahakan waliyul amri sebenarnya yaitu kepala negara dari sebuah Pemerintahan Islam agar undang undang Islam bisa berjalan sepenuhnya tanpa perlu ditumpangkan pada sistem yang bukan Islam. Tanpa menyematkan dharuri maka akan terlupalah semua kedaruratan ini dan kemudian generasi berikutnya akan menganggap semua ini sebagai sesuatu yang permanen

Lebih dari itu sebenarnya Amil Zakat saat ini tidak bekerja ideal untuk menarik zakat, bukan sekedar menunggu saja sebagaimana QS 9:103 “ambilah zakat dari mereka”. Aktivitas menarik harta orang berupa zakat memerlukan kekuasaan yang sah secara syara dan kekuatan yang sah untuk mendukungnya. Dan itu hanya mungkin dimiliki oleh institusi yang sah di bawah sistem kenegaraan Islam, Daulah Khilafah.

Wallahu a’lam

3 Responses to “Amil Zakat Dhoruri”

  1. Assalamualaikum mas, untuk menyambung tali silaturahmi kita ke sesama blogger balikpapan. Follow akun twitter @BpnBlogger dan LIKE akun Facebook http://www.facebook.com/pages/BBlogger/200758576654117 yaa .. trim. Wassalam

  2. gunadi said

    setuju jika pemerintah menarik zakat dan menghapuskan pajak seperti dubai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: